1. Anggota Polri berpangkat minimal: Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
2. maksimal NRP 77… (berusia maksimal 45 tahun);
3. 1. akreditasi minimal B bagi lulusan S-3 atau S-2 dengan IPK minimal 3,00;
   2. akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);

---

1. Anggota Polri berpangkat minimal: Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
2. maksimal NRP 77… (berusia maksimal 45 tahun);
3. 1. akreditasi minimal B bagi lulusan S-1 atau D-IV untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
   2. akreditasi minimal C bagi lulusan S-1 atau D-IV untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di luar Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
   3. akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);

---

1. Anggota Polri berpangkat minimal: Bripka MDDP 0 tahun, bagi lulusan D3;
2. maksimal NRP 77… (berusia maksimal 45 tahun);
3. 1. akreditasi minimal B bagi lulusan D-III untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
   2. akreditasi minimal C bagi lulusan D-III untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di luar Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
   3. akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);

---

1. Anggota Polri berpangkat minimal: Bripka MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/sederajat;
2. maksimal NRP 77… (berusia maksimal 45 tahun);
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);

---

1. Anggota Polri berpangkat minimal:
   1. Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
   2. Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
   3. Bripka MDDP 0 tahun, bagi lulusan D3, dan;
   4. Bripka MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/sederajat.
2. maksimal NRP 77… (berusia maksimal 45 tahun);
3. bagi lulusan S-3, S-2 dan S-1, D-4 dan D-3 melampirkan ijazah perguruan tinggi yang terakreditasi;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-51 T.A. 2022.

---

1. Pangkat Brigadir MDDP 4 tahun;
2. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2 melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
5. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Pangkat Brigadir MDDP 5 tahun;
2. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
3. bagi lulusan S-1/D-IV melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
5. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Pangkat Bripka, AIPDA, AIPTU MDDP 0 tahun;
2. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
3. bagi lulusan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
5. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Pangkat Bripka MDDP 1 tahun;
2. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
4. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Anggota Bintara Polri;
2. Memiliki Kep Penghargaan/Ticket Holder Kapolri tentang mengikuti Pendidikan SIP Angkatan ke-52 T.A 2023
3. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
5. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Pangkat AIPDA/AIPTU MDDP 0 tahun;
2. maksimal NRP 78… (berusia maksimal 45 tahun);
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023;
4. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023.

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol, SIP, dan SIPSS berpangkat AKP atau Kompol;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) AKP minimal 1 (satu) tahun;
3. maksimal NRP 73.....(berusia maksimal 50 tahun);
4. diusulkan oleh Kepala/Pimpinan yang berwenang (Kasatwil/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria bahwa personel Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-69 dan 70 Tahun Anggaran 2023;
5. personel Polri yang memiliki Keputusan Kapolri tentang penghargaan promosi pendidikan Sespimma Polri Tahun Anggaran 2023 dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-69 dan 70 Tahun Anggaran 2023;
6. bagi calon peserta seleksi yang sedang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
7. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
8. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Polda/Mabes Polri;
9. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
10. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, atau bestiality) dan penyimpangan seksual (transgender);

---

• Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat Kompol atau AKBP;
• MDP paling singkat 15 (lima belas) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
• Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol paling sedikit 2 (dua) tahun;
• telah lulus pendidikan S-1 STIK atau Sespimma Polri minimal 2 (dua) tahun;
• maksimal usia 45 tahun (NRP 78...), sedangkan untuk peserta lulusan program S-2 kedinasan (matrikulasi) tanpa batasan umur;
• bagi personel Polri yang memperoleh Masa Dinas Surut (MDS) sebagaimana tercantum dalam petikan surat keputusan tentang Masa Dinas Surut bagi perwira lulusan pendidikan pembentukan Akpol yang memberlakukan penghitungan Masa Kerja Gaji, Masa Dinas Perwira, dan Masa Dinas Dalam Pangkat, apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023;
• personel Polri yang memiliki Keputusan Kapolri tentang penghargaan mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023 dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023;
• diusulkan oleh Kasatwil/Kasatker atau pimpinan yang berwenang;
• bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda atau Divpropam Mabes Polri;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem, dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
• membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau Satgas tertentu di Mabes Polri;

---

• Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat Kompol atau AKBP;
• MDP paling singkat 15 (lima belas) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
• Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol paling sedikit 2 (dua) tahun;
• telah lulus pendidikan S-1 STIK atau Sespimma Polri minimal 2 (dua) tahun;
• peserta lulusan program S-2 kedinasan (matrikulasi) tanpa batasan umur;
• bagi personel Polri yang memperoleh Masa Dinas Surut (MDS) sebagaimana tercantum dalam petikan surat keputusan tentang Masa Dinas Surut bagi perwira lulusan pendidikan pembentukan Akpol yang memberlakukan penghitungan Masa Kerja Gaji, Masa Dinas Perwira, dan Masa Dinas Dalam Pangkat, apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023;
• personel Polri yang memiliki Keputusan Kapolri tentang penghargaan mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023 dapat menjadi peserta seleksi pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri T.A. 2023;
• diusulkan oleh Kasatwil/Kasatker atau pimpinan yang berwenang;
• bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda atau Divpropam Mabes Polri;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem, dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
• membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau Satgas tertentu di Mabes Polri;

---

1. untuk anggota Polri, pada saat pembukaan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-32 Tahun Anggaran 2023:
   1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat paling rendah Komisaris Besar Polisi;
   2. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) dan memiliki SL pengabdian 24 tahun;
   3. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) bagi yang tidak memiliki SL pengabdian 24 tahun;
   4. usia maksimal 54 tahun (NRP 69.....) pada saat pembukaan pendidikan;
   5. lulusan Sespimmen Polri atau Sesko Angkatan;
   6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
   7. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas;
   8. bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
2. untuk pejabat dari instansi lain/mitra Polri diatur oleh instansi yang bersangkutan, menyesuaikan dengan persyaratan yang berlaku di Polri;
3. ketentuan lain:
   1. mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi/komputer (program microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
   2. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.

---

1. untuk anggota Polri, pada saat pembukaan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-32 Tahun Anggaran 2023:
   1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat paling rendah Komisaris Besar Polisi;
   2. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) dan memiliki SL pengabdian 24 tahun;
   3. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) bagi yang tidak memiliki SL pengabdian 24 tahun;
   4. usia maksimal 54 tahun (NRP 69.....) pada saat pembukaan pendidikan;
   5. lulusan Sespimmen Polri atau Sesko Angkatan;
   6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
   7. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas;
   8. bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
2. untuk pejabat dari instansi lain/mitra Polri diatur oleh instansi yang bersangkutan, menyesuaikan dengan persyaratan yang berlaku di Polri;
3. ketentuan lain:
   1. mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi/komputer (program microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
   2. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.

---

1. PNS Polri berpangkat:
   1. PNS Polri minimal berpangkat Penata Muda Tk. I Golongan IIIB, memiliki MDDP 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
   2. PNS Polri maksimal berpangkat Pembina Golongan IVA yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi;
3. usia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
5. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
6. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
7. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKP Tahun 2022;
8. bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
10. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
11. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. PNS Polri berpangkat :
   1. Minimal Penata Muda Tk I Gol. IIIB dan MDDP 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi minimal B;
3. usia pada saat pembukaan pendidikan maksimal 52 tahun (NIP 197103 …………);
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
5. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
6. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
7. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKP Tahun Anggaran 2023;
8. bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
10. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
11. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap obyek (Necrophilia, Lesbia, Homo Seksual, Beastiality dan lain-lain) dan terhadap cara (Transgender);
13. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), dan apabila ditemukan penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. PNS Polri berpangkat :
   1. Maksimal Pembina Gol. IVA yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi minimal B;
3. usia pada saat pembukaan pendidikan maksimal 52 tahun (NIP 197103 …………);
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
5. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
6. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
7. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKP Tahun Anggaran 2023;
8. bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
10. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
11. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap obyek (Necrophilia, Lesbia, Homo Seksual, Beastiality dan lain-lain) dan terhadap cara (Transgender);
13. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), dan apabila ditemukan penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari sumber SIPSS berpangkat:
   1. minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
   2. sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon III (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata golongan IIIC sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi;
4. usia:
   1. Anggota Polri sumber Diktuk SIPSS maksimal 51 tahun;
   2. PNS Polri maksimal 53 tahun bagi yang menduduki jabatan Administrator, dan 50 tahun bagi yang menduduki jabatan pengawas;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
6. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
7. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
8. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa Anggota/PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKA Tahun 2022;
9. bagi Anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
11. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari sumber SIPSS berpangkat:
   1. minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
   2. sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon III (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi minimal B;
3. usia pada saat pembukaan pendidikan:
   1. Anggota Polri sumber Diktuk SIPSS maksimal 51 tahun ( NRP 7202.....);
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
5. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
6. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
7. diusulkan oleh Ka. yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun 2023;
8. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
9. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
10. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap obyek (Necrophilia, Lesbia, Homo Seksual, Beastiality dan lain-lain) dan terhadap cara (Transgender);
11. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. PNS Polri minimal berpangkat PENATA golongan ruang III/c, sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi minimal B;
3. bagi PNS Polri telah lulus Diklatpim IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
4. usia pada saat pembukaan pendidikan:
   1. PNS Polri maksimal 53 tahun (NIP 197002 ........) bagi yang menduduki jabatan administrator;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
6. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
7. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
8. diusulkan oleh Ka. yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun 2023;
9. bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka. yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
11. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap obyek (Necrophilia, Lesbia, Homo Seksual, Beastiality dan lain-lain) dan terhadap cara (Transgender);
13. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. PNS Polri minimal berpangkat PENATA golongan ruang III/c, sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
2. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi minimal B;
3. bagi PNS Polri telah lulus Diklatpim IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
4. usia pada saat pembukaan pendidikan:
   1. PNS Polri maksimal 50 tahun (NIP 197302 ........) bagi yang menduduki jabatan pengawas;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
6. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
7. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
8. diusulkan oleh Ka. yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun 2023;
9. bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka. yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
11. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap obyek (Necrophilia, Lesbia, Homo Seksual, Beastiality dan lain-lain) dan terhadap cara (Transgender);
13. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

• Ketentuan Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A1, bagi anggota Polri lulusan Akpol;
• pendidikan umum paling rendah S1;
• lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
• usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 69…..;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik ;
• diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2022
• bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan (bermateri 10.000)

---

• Ketentuan Pangkat AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2, bagi anggota Polri lulusan SIPSS;
• pendidikan umum paling rendah S1;
• lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
• usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 69…..;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik ;
• diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2022
• bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan (bermateri 10.000)

---

• paling rendah Pembina/golongan IVA, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III;
• pendidikan umum paling rendah S1;
• lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
• usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 69…..;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik ;
• diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2022
• bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan (bermateri 10.000)

---

• Ketentuan Pangkat AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2, bagi anggota Polri lulusan SIPSS;
• Ketentuan Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A1, bagi anggota Polri lulusan Akpol;
• pendidikan umum paling rendah S1;
• lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
• usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 69…..;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik ;
• diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2022
• bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan (bermateri 10.000)

---

1. Anggota Polri berpangkat :
   1. AKBP dan menduduki jabatan eselon III A1, bagi anggota Polri lulusan AKPOL/AKABRI;
2. pendidikan umum paling rendah S1/ S1 PTIK/ D4;
3. lulusan Sespimma/STIK;
4. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 70…..;
5. SPRIN / REKOMENDASI DARI KASATKER
6. SIPK SEM I DAN II TH 2022/ PPK PNS TH 2022
7. SKHP
8. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGIKUTI PKN TK II TA 2022 (BERMATERAI 10.000)

---

1. Anggota Polri berpangkat :
   1. AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A1 & III A2, bagi anggota Polri lulusan SIPSS/PPSS/SEPA;
2. pendidikan umum paling rendah S1/D4;
3. lulusan PKA/Sespimma;
4. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 70…..;
5. SPRIN / REKOMENDASI DARI KASATKER
6. SIPK SEM I DAN II TH 2022/ PPK PNS TH 2022
7. SKHP
8. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGIKUTI PKN TK II TA 2022 (BERMATERAI 10.000)

---

1. PNS Polri berpangkat :
   1. PEMBINA, PEMBINA I, PEMBINA MUDA dan paling rendah Pembina/golongan IVA, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III, bagi anggota PNS lulusan PRAJAB GOL III & PRAJAB GOL II
2. pendidikan umum paling rendah S1/D4;
3. lulusan PKA;
4. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 70…..;
5. SPRIN / REKOMENDASI DARI KASATKER
6. SIPK SEM I DAN II TH 2022/ PPK PNS TH 2022
7. SKHP
8. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGIKUTI PKN TK II TA 2022 (BERMATERAI 10.000)

---

1. Anggota Polri berpangkat :
   1. AKBP dan bagi anggota Polri lulusan AKPOL, AKABRI, SIPSS, PPSS & SEPA;
2. pendidikan umum paling rendah S1/ S1 PTIK; / D4
3. lulusan PKA/Sespimma/PTIK;
4. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 70…..;
5. SPRIN / REKOMENDASI DARI KASATKER
6. SIPK SEM I DAN II TH 2022/ PPK PNS TH 2022
7. SKHP
8. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGIKUTI PKN TK II TA 2022 (BERMATERAI 10.000)

---

1. Anggota Polri berpangkat :
   1. AKBP dan eselon III A1 & III A2, bagi anggota Polri lulusan lulusan D-3 PTIK (POLWAN);
2. pendidikan umum paling rendah S1/ S1 PTIK;
3. lulusan SESPIMMA/PTIK;
4. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 70…..;
5. SPRIN / REKOMENDASI DARI KASATKER
6. SIPK SEM I DAN II TH 2022/ PPK PNS TH 2022
7. SKHP
8. SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGIKUTI PKN TK II TA 2022 (BERMATERAI 10.000)
9. MENGUPLOAD DIKKUM D3 PTIK;

---

ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pamen Polri lulusan Akpol dan SIPSS minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi atau PNS Polri berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
2. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun bagi yang memiliki Satya Lencana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun, dan 28 (dua puluh delapan) tahun bagi yang tidak memiliki Satya Lencana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi IIB3 dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 4 (empat) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2019);
4. usia maksimal 53 tahun (NRP 70.....);
5. lulusan Sespimmen/PKN Tingkat II;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
7. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
8. bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
10. ketentuan lain:
    1. mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
    2. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.

---

ketentuan dan persyaratan seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pamen Polri lulusan Akpol dan SIPSS minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi atau PNS Polri berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
2. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun bagi yang memiliki Satya Lencana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun, dan 28 (dua puluh delapan) tahun bagi yang tidak memiliki Satya Lencana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi IIB3 dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 4 (empat) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2019);
4. usia maksimal 53 tahun (NRP 70.....);
5. lulusan Sespimmen/PKN Tingkat II;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
7. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
8. bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
10. ketentuan lain:
    1. mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
    2. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.

---

• Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
• MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat) pada tanggal 1 Oktober 2022 minimal 2 (dua) tahun;
• memiliki ijazah minimal SLTA atau sederajat (fotokopi ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan surat bebas Covid-19 dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2022;
• memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) PNS satu tahun terakhir (tahun 2021), dengan nilai minimal 80 (delapan puluh);
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
• usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
• mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
• tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
• mengikuti dan lulus seleksi di Tingkat Panda/Subpanpus menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
  1. verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
  2. verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi/ujian dinas;
  3. ujian tertulis/akademik di tingkat Panda/Subpanpus menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif/kualitatif (MS/TMS), yang meliputi:
     1. Pancasila;
     2. UUD 1945;
     3. SOTK dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri;
     4. Minu Polri;
     5. Kepegawaian;
     6. RPJMN 2020-2024;
     7. Korpri;
     8. Perkantoran;
     9. Bahasa Indonesia;
     10. Sejarah Indonesia.
  4. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point dengan nilai kuantitatif.

---

• Pegawai Negeri Sipil Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
• dengan MDDP pada tanggal 1 Oktober 2022 minimal;
  1. 2 (dua) tahun atau;
  2. 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/a;
• memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau Ijazah lain yang sederajat dengan program studi yang telah diakreditasi oleh BAN-PT minimal B (fotokopi ijazah dan akreditasi BAN-PT dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan surat bebas Covid-19 dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2022;
• memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) PNS satu tahun terakhir (tahun 2021), dengan nilai minimal 76 (tujuh puluh enam);
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
• usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
• mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
• tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
• mengikuti dan lulus seleksi di Tingkat Panda/Subpanpus menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
  1. verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
  2. verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi/ujian dinas;
  3. ujian tertulis/akademik di tingkat Panda/Subpanpus menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif/kualitatif (MS/TMS), yang meliputi:
     1. Pancasila;
     2. UUD 1945;
     3. SOTK dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri;
     4. Minu Polri;
     5. Teori Kepemimpinan;
     6. Fungsi Manajemen;
     7. Kepegawaian;
     8. RPJMN 2020-2024;
     9. Korpri;
     10. Bahasa Indonesia;
     11. Sejarah Indonesia;
     12. perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
     13. perkembangan politik luar negeri terutama kerja sama ASEAN;
     14. Karya Tulis dan wawancara.
  4. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point dengan nilai kuantitatif;
  5. membuat karya tulis sesuai bidang tugas masing-masing peserta minimal sebanyak 8 (delapan) halaman sampai dengan maksimal 10 (sepuluh) halaman dengan nilai kuantitatif.

---

• Pegawai Negeri Sipil Polri golongan I dengan pangkat Juru/Gol.I/c dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2022 minimal 3 tahun yang memiliki ijazah SLTA atau ijazah lain yang sederajat (termasuk Ujian Kejar Paket C);
• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan surat bebas Covid-19 dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2022;
• memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) PNS satu tahun terakhir (tahun 2021), dengan nilai minimal 80 (delapan puluh);
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
• usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
• mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
• tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
• mengikuti dan lulus seleksi di Tingkat Panda/Subpanpus menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:
  1. verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
  2. verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi/ujian dinas;
  3. ujian tertulis/akademik di tingkat Panda/Subpanpus menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif/kualitatis (MS/TMS), yang meliputi:
     1. Pancasila;
     2. UUD 1945;
     3. SOTK dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri;
     4. Minu Polri;
     5. Kepegawaian;
     6. RPJMN 2020-2024;
     7. Korpri;
     8. Perkantoran;
     9. Bahasa Indonesia;
     10. Sejarah Indonesia;
  4. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point dengan nilai kuantitatif;
  5. ujian substansi sesuai bidang ilmu (berupa studi kelayakan terhadap Skripsi bagi S-1 dan Tesis bagi S-2 melalui paparan dan tanya jawab/wawancara kedalaman materi Skripsi/Tesis dikaitkan dengan tugas pokok yang bersangkutan di Polri) dan membuat karya ilmiah bagi ijazah lain yang sederajat;

---

Pegawai Negeri Sipil Polri golongan II dengan pangkat Pengatur/Gol.IIc, dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2022 minimal 2 (dua) tahun yang memiliki ijazah S-1/S-2 atau ijazah lain yang sederajat dengan program studi yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) minimal B;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan surat bebas Covid-19 dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2022;

memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) PNS satu tahun terakhir (tahun 2021), dengan nilai minimal 80 (delapan puluh);

memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;

usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;

mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;

tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara;

tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;

tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;

mengikuti dan lulus seleksi di Tingkat Panda/Subpanpus menggunakan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi sebagai berikut:

1. verifikasi persyaratan administrasi dengan penilaian kualitatif MS/TMS;
2. verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi/ujian dinas;
3. ujian tertulis/akademik di tingkat Panda/Subpanpus menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penilaian kuantitatif/kualitatis (MS/TMS), yang meliputi:
   1. Pancasila;
   2. UUD 1945;
   3. SOTK dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri;
   4. Minu Polri;
   5. Kepegawaian;
   6. RPJMN 2020-2024;
   7. Korpri;
   8. Perkantoran;
   9. Bahasa Indonesia;
   10. Sejarah Indonesia;
4. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu MS Word, Excel dan Power Point dengan nilai kuantitatif;
5. ujian substansi sesuai bidang ilmu (berupa studi kelayakan terhadap Skripsi bagi S-1 dan Tesis bagi S-2 melalui paparan dan tanya jawab/wawancara kedalaman materi Skripsi/Tesis dikaitkan dengan tugas pokok yang bersangkutan di Polri) dan membuat karya ilmiah bagi ijazah lain yang sederajat;

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 56 tahun (NRP 76 ….. s.d. NRP 66 ……);
3. bagi pendaftar menggunakan Jabatan Perwira melampirkan Kep Jabatan yang telah di legalisir
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. mengisi form registrasi yang sudah tertera dalam sub menu seleksi

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 56 tahun (NRP 76 ….. s.d. NRP 66 ……);
3. Bagi pendaftar yang menggunakan jabatan bhabinkamtibmas melampirkan Kep Bhabinkamtibmas yang ditandatangani oleh Kapolda dan di legalisir
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. mengisi form registrasi yang sudah tertera dalam sub menu seleksi

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 56 tahun (NRP 76 ….. s.d. NRP 66 ……);
3. bagi lulusan S-1 dan S-2 melampirkan Ijazah, Transkrip Nilai dan Akreditasi BAN-PT (Prodi terakreditasi oleh BAN-PT baik saat atau setelah tahun kelulusan);
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. mengisi form registrasi yang sudah tertera dalam sub menu seleksi

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 50 tahun s.d. 56 tahun (NRP 72…. s.d. NRP 66…...)
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
5. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
6. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
7. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
8. mengisi form registrasi yang sudah tertera dalam sub menu seleksi

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 56 tahun (NRP 76…. s.d. NRP 66…...)
3. bagi lulusan S-3, S-2 dan S-1, D-4 dan D-3 melampirkan ijazah perguruan tinggi yang terakreditasi;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun Anggaran 2022.
10. mengisi form registrasi yang sudah tertera dalam sub menu seleksi

---

ketentuan dan persyaratan seleksi untuk dapat diajukan menjadi calon peserta seleksi PPRA LXV Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Komisaris Besar Polisi;
2. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) dan memiliki SL pengabdian 24 tahun;
3. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun, Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2020) bagi yang tidak memiliki SL pengabdian 24 tahun;
4. usia maksimal 53 tahun (NRP 70.....) pada saat pembukaan pendidikan;
5. lulusan Sespimmen Polri atau Sesko AD/AL/AU;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
7. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan Lemhannas RI;
8. bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
9. diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI;
10. ketentuan lain:
1. Tidak ada cacat fisik/mental;
2. mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi/komputer (program microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
3. mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhanas RI.

---

1. anggota Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 2 tahun bagi lulusan SMA;
2. maksimal NRP 83… (berusia maksimal 40 tahun);
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
4. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);

---

1. anggota Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 1 tahun bagi lulusan DIII;
2. maksimal NRP 83… (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan D-III melampirkan ijazah terakreditasi minimal B untuk Polda Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minmal C untuk Polda selain Pulau Jawa dengan IPK min 2,75 (akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud no. 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT no. 1 tahun 2020);
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);

---

1. anggota Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 0 tahun bagi lulusan DIV/S1;
2. maksimal NRP 83… (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-1/D-IV melampirkan ijazah terakreditasi minimal B untuk Polda Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minmal C untuk Polda selain Pulau Jawa dengan IPK min 2,75 (akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud no. 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT no. 1 tahun 2020);
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);

---

1. anggota Polri berpangkat minimal Bharatu MDDP 4 tahun bagi lulusan S2;
2. maksimal NRP 83… (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-2 melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B dengan IPK min 3,00
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);

---

1. anggota Polri berpangkat minimal Bharatu MDDP 3 tahun bagi lulusan S3;
2. maksimal NRP 83… (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3 melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B dengan IPK min 3,00
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);

---

1. bagi tamtama polri yg mendapatkan har kapolri
2. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara T.A. 2023 ;
3. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
5. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
6. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
7. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000);
8. memiliki Kep HAR Kapolri;

---

• perwira tinggi Polri lulusan Akpol, pangkat minimal Brigadir Jenderal Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 1 (satu) tahun;
• usia maksimal 55 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
• lulusan Sespimmen Polri atau Sesko AD/AL/AU, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat;
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Kapolri;
• diusulkan ke Lemhannas RI oleh Kapolri secara tertulis;
• ketentuan lain:
  • tidak ada cacat fisik/mental;
  • mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi/komputer (program microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
  • mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhanas RI.

---