1. Brigadir dengan minimal MDDP 0 tahun, bagi lulusan Sekolah Penerbang;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 80…);
3. Bagi lulusan Sekolah Penerbang melampirkan ijazah Sekolah Penerbang dan Kep jabatan penerbang Pilot/Co-Pilot;
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 80…);
3. Bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV/D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar);
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 80…);
3. Bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV/D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar);
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Bripka MDDP 0 tahun, bagi lulusan D3, dan;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 80…);
3. Bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV/D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar);
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Bripka MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/sederajat.
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 80…);
3. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
4. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Pangkat Bripka, AIPDA, AIPTU MDDP 0 tahun;
2. bagi lulusan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar
3. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 T.A. 2025;
4. bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima Ticket Holder Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-54 T.A. 2025.

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol, SIP, dan SIPSS berpangkat AKP atau Kompol;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) AKP minimal 1 (satu) tahun;
3. maksimal NRP 7501...(berusia maksimal 50 tahun);
4. diusulkan oleh Kepala/Pimpinan yang berwenang (Kasatwil/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria bahwa personel Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-73 dan 73 Tahun Anggaran 2025;
5. bagi calon peserta seleksi yang sedang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Polda/Mabes Polri;
8. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
9. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, atau bestiality) dan penyimpangan seksual (transgender);

---

• PNS Polri berpangkat minimal Penata Muda Tk I Gol. III/b, Masa Dinas Pegawai/Kerja (MDP) sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
• maksimal Pembina Gol. IV/a yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
• pendidikan umum minimal S-1/D-4, untuk lulusan sebelum Januari 2022 akreditasi minimal Baik, sedangkan lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
• usia maksimal 54 tahun.
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
• memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah kategori sesuai ekspektasi;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKP Tahun Anggaran 2025;
• bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada Tingkat Panda/Subpanpus serta Tingkat Panpus;
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
• pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari sumber SEPA/PPSS/SIPSS, berpangkat:
   1) minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
   2) sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata, golongan III/c (MDDP minimal 2 tahun) sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S-1/D-4, dengan akreditasi ijazah:
   1) untuk lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
   2) untuk lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik;
   3) untuk lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah mengikuti dan lulus Diklatpim tk. IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (minimal 2 (dua) tahun);
5. usia:
   1) Anggota Polri sumber Diktuk SEPA/PPSS/SIPSS maksimal 51 tahun (NRP 7405....);
   2) PNS Polri maksimal 54 tahun(NIP 197105 ....);
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) minimal baik atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah sesuai ekspektasi;
8. diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2025;
9. bagi Anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
11. melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. khusus bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan sanggup tidak hamil selama pendidikan dengan melampirkan surat pemyataan (bermeterai);
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari Sumber Diktuk SIPSS berpangkat:
1. minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
2. sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon III (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata Gol. III/C sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S1/D4, dengan ijazah:
1. bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
2. bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 s.d bulan Januari 2022, akreditasi Prodi minimal B;
3. bagi lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi Prodi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah lulus Diklatpim tk IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
5. usia:
1. Anggota Polri sumber Diktuk SIPSS maksimal 51 tahun;
2. PNS Polri maksimal 54 tahun;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
7. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
8. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah sesuai ekspektasi;
9. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2024;
10. bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./ Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
11. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
12. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

• Lulusan AKPOL/AKABRI;
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A2;
• Usia:
  • Maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
  • Minimal 48 (empat puluh delapan) tahun/NRP 77....;
• Lulusan Sespimma/S1-STIK minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan;

---

• Lulusan AKPOL/AKABRI;
• Pangkat AKBP menduduki jabatan III A1 & II B3;
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
• Lulusan Sespimma/S1-STIK minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan SIPSS/PPSS/SEPA/SEPA PK;
• Ketentuan pangkat:
  • AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2 (III A2, III A1, dan II B3);
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
• Lulusan PKA/Sespimma minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan PRAJAB GOL III & PRAJAB GOL II;
• Paling rendah Pembina/golongan IV, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III dengan:
  • MDDP Pembina minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk jabatan struktural;
  • MDDP Pembina minimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk jabatan fungsional;
• Usia maksimal 53 (Lima Puluh Tiga) tahun/NIP 72…..;
• Lulusan Diklatpim III/PKA/Sespimma minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan AKPOL, AKABRI, SIPSS, PPSS, SEPA & SEPA PK
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..
• Lulusan PKA/SESPIMMA/S1 PTIK
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4 terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022 dan terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022
• Khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan

---

• Lulusan SEBA, SEBA PK POLWAN;
• Pendidikan D-3 PTIK POLWAN;
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2 (III A2, III A1);
• Lulusan SESPIMMA/S1 PTIK;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• PNS Polri dari sumber S-1/D-3 berpangkat minimal Pengatur Tk I/Gol.IId, dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal satu tahun
• Memiliki program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
  • Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
  • Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
  • Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya

---

• PNS Polri dari sumber SMA/sederajat yang telah memiliki atau melanjutkan pendidikan umum dengan ijazah S-1, berpangkat minimal Pengatur/Gol.IIc dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal dua tahun
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

• PNS Polri berpangkat minimal Juru/Gol.Ic dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal tiga tahun bagi yang memiliki ijazah SMA/sederajat
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

• Pegawai Negeri Sipil Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• Dengan MDDP pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal:
  • 2 (dua) tahun atau
  • 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/a
• Memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
  • Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
  • Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
  • Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kinerja PNS Polri tahun 2024 minimal nilai 90 (kategori baik)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara

---

• Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal 2 (dua) tahun
• Memiliki ijazah minimal SLTA atau sederajat (fotokopi ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kinerja PNS Polri tahun 2024 minimal nilai 90 (kategori baik)
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

1) Pegawai Negeri Sipil Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
2) dengan MDDP pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal
a) 2 (dua) tahun atau
b) 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/a
3) Memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
b) Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
c) Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
d) Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022. 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2024
5) Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
6) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
7) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko
8) usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
9) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
10) mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
11) tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara

---

• PNS Polri dari sumber SMA/sederajat yang telah memiliki atau melanjutkan pendidikan umum dengan ijazah S-1, berpangkat minimal Pengatur Muda/Gol.IIa dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal tiga tahun
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila di bawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat BRIGJEN POL;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal1 (satu) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2024);
3. usia maksimal 55 tahun;
4. lulusan SESKO TNI, SESPIMTI POLRI, PPRA LEMHANNAS RI, PKN TINGKAT II;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri; (tidak diperkenankan mengupload surat permohonan)
6. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat peserta bertugas;
7. bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
8. sertifikat komputer;

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol;
2. berpangkat minimal Iptu 0 (satu) tahun pada saat buka pendidikan;
3. usia paling tinggi 34 (tiga puluh empat) tahun;
4. diusulkan oleh Kasatwil/Kasatker atau pimpinan yang berwenang;
5. bagi personel Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
8. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
9. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
10. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Iptu sampai dengan Kompol;
2. lulusan S-1 STIK-PTIK atau lulusan Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,25;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi Program pendidikan Strata Dua (S-2) Angkatan Ke-13 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

1. Perwira Polri berpangkat AKP sampai dengan Kombes Pol;
2. lulusan program pendidikan S-2 STIK-PTIK atau Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,25;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi program pendidikan Strata Tiga (S-3) Angkatan ke-9 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
10. menyerahkan proposal rencana penelitian kepada panitia.

---

• Lulusan SIPSS/PPSS/SEPA;
• Pangkat Kompol dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) paling singkat 4 (empat) tahun;
• Sedang menduduki jabatan struktural/fungsional (eselon III B2, III B1, III A2);
• Maksimal usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (NRP 7608....);
• Telah lulus pendidikan Sespimma atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) minimal 2 (dua) tahun;
• Khusus Perwira Polri lulusan SIPSS berpangkat Kompol:
  • Diutamakan lulusan S-2 Kedinasan yang linier dengan tempat tugasnya;
  • Untuk lulusan sebelum Januari 2022 akreditasi minimal B;
  • Untuk lulusan setelah Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti SPPK Tahun Anggaran 2025;
• Bagi anggota yang bertugas di luar struktur Polri:
  • Diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri;
  • Wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan SIPSS/PPSS/SEPA;
• Pangkat AKBP dengan Masa Dinas Polri (MDP) paling singkat 19 (sembilan belas) tahun;
• Sedang menduduki jabatan struktural/fungsional (eselon III B2, III B1, III A2);
• Maksimal usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (NRP 7608....);
• Telah lulus pendidikan Sespimma atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) minimal 2 (dua) tahun;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK);
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti SPPK Tahun Anggaran 2025;
• Bagi anggota yang bertugas di luar struktur Polri:
  • Diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri;
  • Wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

1. lulusan SIPSS/PPSS/SEPA;
2. Pangkat AKBP dengan Masa Dinas Polri (MDP) paling singkat 19 (sembilan belas) tahun;
3. sedang menduduki jabatan struktural/fungsional (eselon III B2, III B1, III A2);
4. maksimal usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (NRP 7608....);
5. telah lulus pendidikan Sespimma atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) minimal 2 (dua) tahun;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
7. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
8. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK);
9. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti SPPK Tahun Anggaran 2025;
10. bagi anggota yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
11. mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
12. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

1. lulusan SIPSS/PPSS/SEPA;
2. pangkat Kompol dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) paling singkat 4 (empat) tahun;
3. sedang menduduki jabatan struktural/fungsional (eselon III B2, III B1, III A2);
4. maksimal usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (NRP 7608....);
5. telah lulus pendidikan Sespimma atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) minimal 2 (dua) tahun;
6. khusus Perwira Polri lulusan SIPSS berpangkat Kompol diutamakan lulusan S-2 Kedinasan yang linier dengan tempat tugasnya. Untuk lulusan sebelum Januari 2022 akreditasi minimal B, sedangkan untuk lulusan setelah Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
7. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
8. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermaterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
9. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti SPPK Tahun Anggaran 2025;
10. bagi anggota yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
11. mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
12. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---