1. Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 81…);
3. Bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV/D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar);
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 81…);
3. Bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV/D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi prodi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi prodi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar);
4. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
5. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
9. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
10. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

---

1. APIDA & AIPTU MDDP 0 tahun, bagi lulusan SMA Sederajat, dan;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 81…);
3. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
4. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Bripka MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/sederajat.
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 81…);
3. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Tahun Anggaran 2025;
4. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Brigadir MDDP 0 tahun, bagi lulusan Sekolah Penerbangan;
2. Usia maksimal 45 tahun (NRP 81…);
3. Diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-56 Tahun Anggaran 2026;
4. Bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
5. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
6. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara transgender;
8. Membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
9. Mengikuti dan lulus Pengujian/Pemeriksaan pada seluruh tahapan seleksi baik di Tingkat Panda/Subpanpus dan Panpus dengan sistem gugur.

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol, SIP, dan SIPSS berpangkat AKP atau Kompol;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) AKP minimal 1 (satu) tahun;
3. maksimal NRP 7601...(berusia maksimal 50 tahun);
4. diusulkan oleh Kepala/Pimpinan yang berwenang (Kasatwil/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria bahwa personel Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-75 dan 76 Tahun Anggaran 2026;
5. bagi calon peserta seleksi yang sedang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Polda/Mabes Polri;
8. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
9. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, atau bestiality) dan penyimpangan seksual (transgender);

---

1) syarat kepangkatan terhitung pada saat pembukaan pendidikan sebagai berikut:
    a) Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat Kompol atau AKBP;
    b) MOP paling singkat 15 (lima belas) tahun;
    c) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol minimal 2 (dua) tahun;
    d) bagi peserta yang memperoleh Masa Dinas Surut (MDS) sebagaimana tercantum dalam petikan
surat keputusan tentang Masa Dinas Surut bagi perwira lulusan pendidikan pembentukan Akpol
yang memberlakukan penghitungan Masa Kerja Gaji, Masa Dinas Perwira, dan Masa Dinas
Dalam Pangkat, apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat menjadi peserta seleksi
pendidikan Sekolah Stat dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri
Tahun Anggaran 2025;
2) maksimal usia 45 tahun (NRP 8001...);
3) telah lulus pendidikan S-1 STIK atau Sespimma Polri minimal 2 (dua) tahun;
4) menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
5) bagi peserta lulusan program S-2 kedinasan (penyesuaian) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol minimal 2 (dua) tahun dan MDP paling singkat 15
    Tahun;
    b) tanpa batas usia maksimal;
    c) lulusan S-2 STIK maupun prodi S-2 kedinasan dalam negeri atau luar negeri yang ditetapkan
    melalui Keputusan Kapolri;
    d) lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,20;
    e) untuk prodi S-2kedinasan dalam negeri,terakreditasi pada BAN-PT;
    f) untuk prodi S-2 kedinasan luar negeri, terdata pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    Republik Indonesia, dibuktikan dengan keputusan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan
    dan Kebudayaan Republik Indonesia.
6) diusulkan oleh Kasatwil/Kasatker atau pimpinan yang berwenang;
7) bagi peserta seleksi yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh Kepala/Pimpinan yang
berwenang kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
8) mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
9) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat untuk
mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda atau
Divpropam Mabes Polri;
10) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI paham radikal/ekstrem, dan lain-lain;
11) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial
masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seksual beresiko;
12) membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tidak berusaha meninggalkan tugas di kesatuannya melalui penugasan BKO atau
Satgas tertentu di Mabes Polri;

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol (Max Th. 2010) berpangkat Kompol atau AKBP;
2. Masa Dinas Perwira minimal 15 (lima belas) tahun;
3. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol minimal 2 (dua) tahun;
4. Memiliki Masa Dinas Surut maksimal TMT 31-12-2007 (Bagi yang memiliki Masa Dinas Surut);
5. Lulusan S-1 STIK atau Sespimma Polri minimal 2 Tahun;
6. Lulusan S-2 STIK atau S-2 Kedinasan dalam dan luar negeri;
7. IPK Minimal 3,20;
8. S-2 Kedinasan dalam negeri terakreditasi BAN-PT;
9. S-2 Kedinasan luar negeri terdata pada Kemendikbud RI;
10. Sprin melaksanakan S-2 Kedinasan dalam dan luar negeri;

---

a)	Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat Komisaris Besar Polisi;
b)	Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun 
    (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2022), terhitung pada saat pembukan pendidikan;
c)	usia maksimal 53 tahun (maksimal NRP 7201…);
d)	lulusan Sespimmen Polri/Sesko Angkatan;
e)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
f)	bagi peserta lulusan program pendidikan S-3 kedinasan (penyesuaian), 
    dengan ketentuan sebagai berikut:
    (1)	Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 1 (satu) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2024);
    (2)	usia maksimal 55 tahun (maksimal NRP 7001….);
    (3)	lulusan S-3 STIK maupun prodi S-3 kedinasan dalam negeri atau luar negeri yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kapolri;
    (4)	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,30;
    (5)	untuk prodi S-3 kedinasan dalam negeri, terakreditasi pada BAN-PT;
    (6)	untuk prodi S-3 kedinasan luar negeri, terdata pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
        dibuktikan dengan keputusan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
g)	memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
h)	diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat peserta bertugas;
i)	bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna
    kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri.

---

1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat Komisaris Besar Polisi;
2. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2021);
3. usia maksimal 55 tahun (maksimal NRP 69 .... );
4. lulusan Sespimmen Polri/Sesko Angkatan/Diklatpim Tingkat II/PKN II;
5. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri; (tidak diperkenankan mengupload surat permohonan)
6. lulusan S-3 STIK maupun prodi S-3 kedinasan dalam dan luar negeri;
7. transkrip nilai (IPK min. 3,30)
8. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat peserta bertugas;
9. bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. sertifikat komputer.

---

• PNS Polri berpangkat minimal Penata Muda Tk I Gol. III/b, Masa Dinas Pegawai/Kerja (MDP) sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
• maksimal Pembina Gol. IV/a yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
• pendidikan umum minimal S-1/D-4, untuk lulusan sebelum Januari 2022 akreditasi minimal Baik, sedangkan lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
• usia maksimal 54 tahun.
• memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
• memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah kategori sesuai ekspektasi;
• khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKP Tahun Anggaran 2025;
• bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
• mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada Tingkat Panda/Subpanpus serta Tingkat Panpus;
• menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
• pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari sumber SEPA/PPSS/SIPSS, berpangkat:
   1) minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
   2) sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata, golongan III/c (MDDP minimal 2 tahun) sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S-1/D-4, dengan akreditasi ijazah:
   1) untuk lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
   2) untuk lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik;
   3) untuk lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah mengikuti dan lulus Diklatpim tk. IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (minimal 2 (dua) tahun);
5. usia:
   1) Anggota Polri sumber Diktuk SEPA/PPSS/SIPSS maksimal 51 tahun (NRP 7405....);
   2) PNS Polri maksimal 54 tahun(NIP 197105 ....);
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) minimal baik atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah sesuai ekspektasi;
8. diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2025;
9. bagi Anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
11. melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. khusus bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan sanggup tidak hamil selama pendidikan dengan melampirkan surat pemyataan (bermeterai);
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari Sumber Diktuk SIPSS berpangkat:
1. minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
2. sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon III (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata Gol. III/C sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S1/D4, dengan ijazah:
1. bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
2. bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 s.d bulan Januari 2022, akreditasi Prodi minimal B;
3. bagi lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi Prodi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah lulus Diklatpim tk IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
5. usia:
1. Anggota Polri sumber Diktuk SIPSS maksimal 51 tahun;
2. PNS Polri maksimal 54 tahun;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
7. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
8. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah sesuai ekspektasi;
9. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2024;
10. bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./ Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
11. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
12. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

• Lulusan AKPOL/AKABRI;
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A2;
• Usia:
  • Maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
  • Minimal 48 (empat puluh delapan) tahun/NRP 77....;
• Lulusan Sespimma/S1-STIK minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan;

---

• Lulusan AKPOL/AKABRI;
• Pangkat AKBP menduduki jabatan III A1 & II B3;
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
• Lulusan Sespimma/S1-STIK minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan SIPSS/PPSS/SEPA/SEPA PK;
• Ketentuan pangkat:
  • AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2 (III A2, III A1, dan II B3);
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..;
• Lulusan PKA/Sespimma minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan PRAJAB GOL III & PRAJAB GOL II;
• Paling rendah Pembina/golongan IV, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III dengan:
  • MDDP Pembina minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk jabatan struktural;
  • MDDP Pembina minimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk jabatan fungsional;
• Usia maksimal 53 (Lima Puluh Tiga) tahun/NIP 72…..;
• Lulusan Diklatpim III/PKA/Sespimma minimal 2 (dua) tahun;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

• Lulusan AKPOL, AKABRI, SIPSS, PPSS, SEPA & SEPA PK
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan eselon III A
• Usia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun/NRP 72…..
• Lulusan PKA/SESPIMMA/S1 PTIK
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4 terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022 dan terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022
• Khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan

---

• Lulusan SEBA, SEBA PK POLWAN;
• Pendidikan D-3 PTIK POLWAN;
• Pangkat AKBP dan menduduki jabatan minimal eselon III A2 (III A2, III A1);
• Lulusan SESPIMMA/S1 PTIK;
• Pendidikan umum paling rendah S1/D4:
  • Terakreditasi minimal B untuk lulusan sebelum Januari 2022;
  • Terakreditasi Baik Sekali untuk lulusan setelah Januari 2022;
• Khusus peserta wanita:
  • Tidak dalam keadaan hamil;
  • Membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
• Memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah kategori baik;
• Diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri) dengan kriteria:
  • Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah;
  • Memiliki kinerja baik, potensial, dan layak untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025;
• Mengikuti dan lulus seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus serta tingkat Panpus;
• Menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti Pendidikan.

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

1. PNS Polri berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
2. lulusan Sespimmen Polri/Diklatpim Tingkat II/PKN II;
3. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri; (tidak diperkenankan mengupload surat permohonan)
4. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
5. bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
7. surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.
8. sertifikat komputer.

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

• PNS Polri dari sumber S-1/D-3 berpangkat minimal Pengatur Tk I/Gol.IId, dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal satu tahun
• Memiliki program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
  • Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
  • Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
  • Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya

---

• PNS Polri dari sumber SMA/sederajat yang telah memiliki atau melanjutkan pendidikan umum dengan ijazah S-1, berpangkat minimal Pengatur/Gol.IIc dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal dua tahun
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

• PNS Polri berpangkat minimal Juru/Gol.Ic dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal tiga tahun bagi yang memiliki ijazah SMA/sederajat
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

• Pegawai Negeri Sipil Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• Dengan MDDP pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal:
  • 2 (dua) tahun atau
  • 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/a
• Memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
  • Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
  • Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
  • Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kinerja PNS Polri tahun 2024 minimal nilai 90 (kategori baik)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara

---

• Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal 2 (dua) tahun
• Memiliki ijazah minimal SLTA atau sederajat (fotokopi ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan Penilaian Kinerja PNS Polri tahun 2024 minimal nilai 90 (kategori baik)
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

1) Pegawai Negeri Sipil Polri berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (fotokopi Kep pangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
2) dengan MDDP pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal
a) 2 (dua) tahun atau
b) 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bagi PNS Polri yang sedang menduduki jabatan struktural/fungsional golongan ruang IV/a
3) Memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 dengan program studi yang terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi/terdaftar/diakui/disamakan (dengan melampirkan surat keterangan dari Universitasnya)
b) Bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2022, akreditasi prodi minimal B yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
c) Bagi lulusan setelah bulan Januari 2022, akreditasi minimal Baik Sekali yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
d) Akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022. 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2024
5) Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
6) tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
7) tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko
8) usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
9) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
10) mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
11) tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara

---

• PNS Polri dari sumber SMA/sederajat yang telah memiliki atau melanjutkan pendidikan umum dengan ijazah S-1, berpangkat minimal Pengatur Muda/Gol.IIa dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) pada tanggal 1 Oktober 2025 minimal tiga tahun
• Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba dari Biddokkes Polda/Pusdokkes Polri, berdasarkan hasil rikkes berkala Tahun Anggaran 2025
• Penilaian PPK PNS tahun 2024 dengan nilai minimal baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPK PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila di bawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan
• Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda
• Usia tidak dibatasi selama PNS tersebut masih dapat diusulkan kenaikan pangkatnya
• Mendapat rekomendasi/Sprin dari Kepala Satuan Fungsi atau Kepala Satuan Wilayah tempat PNS Polri berdinas, kecuali bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur direkomendasikan/usulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri
• Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara dalam jabatan atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. sedang atau pernah menduduki jabatan Inspektur Polisi dengan dibuktikan Kep Jabatan;
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. sedang menduduki jabatan Bhabinkamtibmas yang keputusan pengangkatan dalam jabatannya ditandatangani oleh Kapolda dan tertera eselon jabatan serta tunjangan jabatannya
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. memiliki ijazah S1/S2 (Prodi terakreditasi oleh BAN-PT baik saat atau setelah tahun kelulusan);
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aipda MDDP minimal 3 tahun diktuk tamtama;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 72 ….. s.d. NRP 79 ……);
3. sedang atau pernah menduduki jabatan Inspektur Polisi dengan dibuktikan Kep Jabatan;
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

a)	Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat Komisaris Besar Polisi;
b)	Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kombes Pol minimal 3 (tiga) tahun 
    (kenaikan pangkat terakhir TMT 1 Januari 2022), terhitung pada saat pembukan pendidikan;
c)	usia maksimal 53 tahun (maksimal NRP 7201…);
d)	lulusan Sespimmen Polri/Sesko Angkatan;
e)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
f)	memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan 
    Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
g)	diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat peserta bertugas;
h.	bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna
     kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri.

---

1. Tamtama Polri berpangkat minimal Bharatu MDDP 3 tahun;
2. maksimal NRP 8509 … (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV dan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau Akreditasi minimal Baik untuk seluruh perguruan tinggi (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT nomor 1 tahun 2020;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2024;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000).

---

1. Tamtama Polri berpangkat minimal Bharatu MDDP 4 tahun;
2. maksimal NRP 8509 … (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV dan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau Akreditasi minimal Baik untuk seluruh perguruan tinggi (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT nomor 1 tahun 2020;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2024;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000).

---

1. Tamtama Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 0 tahun;
2. maksimal NRP 8509 … (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV dan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau Akreditasi minimal Baik untuk seluruh perguruan tinggi (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT nomor 1 tahun 2020;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2024;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000).

---

1. Tamtama Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 1 tahun;
2. maksimal NRP 8509 … (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV dan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau Akreditasi minimal Baik untuk seluruh perguruan tinggi (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT nomor 1 tahun 2020;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2024;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000).

---

1. Tamtama Polri berpangkat minimal Bharaka MDDP 2 tahun;
2. maksimal NRP 8509 … (berusia maksimal 40 tahun);
3. bagi lulusan S-3/S-2/S-1/D-IV dan D-III melampirkan ijazah dengan akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi di Pulau Jawa dan ijazah akreditasi minimal C untuk perguruan tinggi di luar Pulau Jawa (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau Akreditasi minimal Baik untuk seluruh perguruan tinggi (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Standar atau IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), akreditasi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan sesuai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT nomor 1 tahun 2020;
4. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti seleksi pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2024;
5. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
7. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
8. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender);
9. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (materai 10.000).

---

1. Pamen Polri lulusan Akpol berpangkat BRIGJEN POL;
2. usia maksimal 55 tahun;
3. lulusan SESKO TNI, SESPIMTI POLRI, PPRA LEMHANNAS RI, PKN TINGKAT II;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri; (tidak diperkenankan mengupload surat permohonan)
5. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat peserta bertugas;
6. bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
7. sertifikat komputer;

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol;
2. berpangkat minimal Iptu 0 (satu) tahun pada saat buka pendidikan;
3. usia paling tinggi 34 (tiga puluh empat) tahun;
4. diusulkan oleh Kasatwil/Kasatker atau pimpinan yang berwenang;
5. bagi personel Polri yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pengguna (Kepala/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
7. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Polda/Mabes Polri;
8. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
9. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
10. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

• Lulusan: Diktukba Polwan
• Pangkat: Minimal Briptu
• Masa Dinas Dalam Pangkat: Minimal 2 tahun (TMT 1 Juli 2023)
• Usia Maksimal: 30 tahun / NRP 95….

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Iptu sampai dengan Kompol;
2. lulusan S-1 STIK-PTIK atau lulusan Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,25;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi Program pendidikan Strata Dua (S-2) Angkatan Ke-13 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

1. Perwira Polri berpangkat AKP sampai dengan Kombes Pol;
2. lulusan program pendidikan S-2 STIK-PTIK atau Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,25;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi program pendidikan Strata Tiga (S-3) Angkatan ke-9 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
10. menyerahkan proposal rencana penelitian kepada panitia.

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---

• SIPSS:
  • Pangkat AKBP min lulusan S1
  • Pangkat Kompol:
    • MDDP 4 th Dikum S1
    • MDDP 3 th Dikum S2
    • MDDP 2 th Dikum S3
  • Usia maks 49 tahun
• Secapa/Diktukpa/SIP yang bersumber dari Dikum S1 Psikologi DIPA Polri berpangkat AKBP
• Menduduki jabatan Struktural/Fungsional
• Lulus Sespimma atau PKA yang bersumber dari DIPA Polri minimal 2 tahun

---