1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. sedang atau pernah menduduki jabatan Inspektur Polisi dengan dibuktikan Kep Jabatan;
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. sedang menduduki jabatan Bhabinkamtibmas yang keputusan pengangkatan dalam jabatannya ditandatangani oleh Kapolda dan tertera eselon jabatan serta tunjangan jabatannya
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 79 ….. s.d. NRP 72 ……);
3. memiliki ijazah S1/S2 (Prodi terakreditasi oleh BAN-PT baik saat atau setelah tahun kelulusan);
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---

1. Bintara Polri berpangkat Aipda MDDP minimal 3 tahun diktuk tamtama;
2. usia 46 tahun s.d. 53 tahun (NRP 72 ….. s.d. NRP 79 ……);
3. sedang atau pernah menduduki jabatan Inspektur Polisi dengan dibuktikan Kep Jabatan;
4. bermental baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
5. berkinerja baik serta mendapat rekomendasi dari Kepala Kesatuan Kerja Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah serendah-rendahnya Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres Metro/sederajat, kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri direkomendasikan/diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal /ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggara norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedephilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality) dan penyimpangan seksual terhadap cara (transgender).

---