1. Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Iptu sampai dengan AKP;
2. lulusan S-1 STIK-PTIK atau lulusan Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,00;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi Program pendidikan Strata Dua (S-2) Angkatan Ke-13 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

1. Perwira Polri lulusan Akpol berpangkat minimal Iptu sampai dengan AKP;
2. lulusan S-1 STIK-PTIK atau lulusan Perguruan Tinggi lain (PTN/PTS) yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,00;
3. memiliki integritas dan kinerja yang baik, atau prestasi menonjol dalam pelaksanaan tugas pokok Polri;
4. tidak bermasalah dan memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Bidpropam Polda/ Divpropam Mabes Polri;
5. diusulkan untuk mengikuti seleksi Program pendidikan Strata Dua (S-2) Angkatan Ke-13 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Tahun Anggaran 2023 oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
6. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
7. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi perilaku seks beresiko;
8. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---