1. Anggota Polri dari sumber SEPA/PPSS/SIPSS, berpangkat:
   1) minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
   2) sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata, golongan III/c (MDDP minimal 2 tahun) sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon Ill atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S-1/D-4, dengan akreditasi ijazah:
   1) untuk lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
   2) untuk lulusan setelah bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik;
   3) untuk lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah mengikuti dan lulus Diklatpim tk. IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (minimal 2 (dua) tahun);
5. usia:
   1) Anggota Polri sumber Diktuk SEPA/PPSS/SIPSS maksimal 51 tahun (NRP 7405....);
   2) PNS Polri maksimal 54 tahun(NIP 197105 ....);
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
7. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) minimal baik atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah sesuai ekspektasi;
8. diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa Anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2025;
9. bagi Anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
10. mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
11. melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
12. khusus bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan sanggup tidak hamil selama pendidikan dengan melampirkan surat pemyataan (bermeterai);
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

1. Anggota Polri dari Sumber Diktuk SIPSS berpangkat:
1. minimal AKP (MDDP 1 tahun) dan maksimal Kompol;
2. sedang menduduki jabatan minimal eselon IV atau eselon III (tidak berlaku untuk pejabat pelaksana tugas);
2. PNS Polri minimal berpangkat Penata Gol. III/C sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara;
3. pendidikan umum minimal S1/D4, dengan ijazah:
1. bagi lulusan sebelum bulan Maret 2013 minimal terakreditasi;
2. bagi lulusan setelah bulan Maret 2013 s.d bulan Januari 2022, akreditasi Prodi minimal B;
3. bagi lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi Prodi minimal Baik Sekali;
4. bagi PNS Polri telah lulus Diklatpim tk IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
5. usia:
1. Anggota Polri sumber Diktuk SIPSS maksimal 51 tahun;
2. PNS Polri maksimal 54 tahun;
6. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
7. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
8. memiliki nilai Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) atau Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah sesuai ekspektasi;
9. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKA Tahun Anggaran 2024;
10. bagi anggota dan PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./ Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
11. mengikuti dan lulus pemeriksaan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan tingkat Panpus;
12. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
13. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
14. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (mapping), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular, dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---