a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

1. PNS Polri berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
2. lulusan Sespimmen Polri/Diklatpim Tingkat II/PKN II;
3. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri; (tidak diperkenankan mengupload surat permohonan)
4. diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
5. bagi peserta yang bertugas di luar struktur Polri diusulkan oleh pimpinan instansi pengguna kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
6. diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
7. surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.
8. sertifikat komputer.

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---

a) PNS Polri:
	(1)	berpangkat Pembina Utama Muda (IVc);
	(2)	lulusan PKN Tk. II/ sederajat;
	(3)	sedang menduduki jabatan:
		(a)	JPT Pratama, usia maksimal 55 tahun 0 hari;
		(b)	JF Ahli Utama (minimal sudah menduduki jabatan selama 1 tahun 6 bulan), usia maksimal 55 tahun 0 hari;
b) Pamen Polri:
	(1)	berpangkat Komisaris Besar Polisi dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun;
	(2)	lulusan Sespimmen/Sesko Angkatan/PKN Tingkat II/SPPK/sederajat;
	(3)	menduduki Jabatan Fungsional/Struktural;
	(4)	untuk lulusan SEPA/PPSS/SIPSS dengan Dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
	(5)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang Sespimmen:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	53 tahun s.d. 55 tahun (NRP 7112 s.d. 7001);
	(6)	untuk lulusan Akpol dengan dikbang PKN Tingkat II:
		(a)	masa Dinas Perwira (MDP) minimal 26 (dua puluh delapan) tahun;
		(b)	usia 55 tahun (NRP maksimal 7001);
c) memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dengan keterangan Memenuhi Syarat 
	untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri;
d) diusulkan oleh Ka./Pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), 
	dengan kriteria bahwa anggota Polri dan PNS Polri tersebut dinilai tidak bermasalah, 
	memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti PKN Tingkat I;
e) bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, 
	diusulkan oleh pengguna (Ka/Pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib ikut seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
f) diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala LAN RI;
g) ketentuan lain:
	(1)	mampu dan terampil mengoperasionalkan teknologi informasi (komputer microsoft office, email dan internet) secara mandiri;
	(2)	menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;

---